Ditjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan sedang mengkaji penyederhanaan persyaratan dan prosedur sertifikasi AEO (Autorized Economic Operator) agar dapat diterapkan bagi IKM. Hal ini bertujuan agar IKM dapat turut memperoleh benefit kemudahan dalam kepabeanan serta fiskal seperti yang selama ini hanya dapat dinikmati oleh perusahaan besar.

Heru Pambudi Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hal tersebut pada acara Forum Group Discussion “Insentif Fiskal dalam rangka Peningkatan Investasi dan Ekspor” yang dilaksanakan pada 11 Juli 2018 di Auditorium Merauke Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai Jakarta.

Dasar hukum pemberian intensif fiskal adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, PMK 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan terhadap AEO, PMK 227/PMK.04/2014 tentang AEO dan PER-04/BC/2015 tentang Tatacara Pemberian Pengakuan sebagai AEO.

AEO jika dibandingkan dengan Administrasi Pabean di negara lain adalah perusahaan-perusahaan yang diperlakukan beresiko rendah, khususnya terkait dengan supply chain yang secure dan safety serta kepatuhan yang tinggi atas ketentuan kepabeanan.

Beberapa keuntungan yang didapat dari AEO. Pertama, penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal. Kedua, prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan. Ketiga, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik serta ancaman yang meningkat. Keempat, kemudahan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification). Kelima, dapat menggunakan jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Keenam, kemudahan pembayaran dalam bentuk berkala. Ketujuh, kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan langsung tanpa dilakukan penimbunan. Kedelapan, prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru DJBC. Kesembilan, layanan khusus oleh Client Manager. Kesepuluh, layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean. Kesebelas, restitusi pajak Just In Time.

Beragam fasilitas di atas tentu sangat membantu kelompok IKM mengekspor produk ke mancanegara yang selama ini mengalami banyak hambatan. Kita menunggu aksi nyata dari pihak Bea dan Cukai.

Di sela-sela pembahasan, pihak Bea dan Cukai (BC) mengucapkan terima kasih kepada HIMKI yang telah memberikan beberapa masukan kepada pihak BC pada pertemuan sebelumnya sehingga bisa menjadi contoh asosiasi lain untuk melakukan hal yang sama. Saat ini pihak Bea dan Cukai sedang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat membantu industri mebel dan kerajinan untuk meningkatkan ekspor.

Ditegaskan, arahan dari Presiden Jokowi adalah mendorong ekspor. Untuk itu, sesuai dengan amanat UU Kepabeanan, pihak Bea & Cukai meminimalkan pemeriksaan fisik. Jadi hanya memeriksa kelengkapan dokumen.

Insentif fiskal dan kemudahan pelayanan yang telah diberikan untuk sektor industri dengan tujuan ekspor adalah:

Pertama, pemberlakuan konsep Post Border sejak 1 Februari 2018. Sebelum 1 Februari 2018, dari total seluruh HS code (10.829) barang impor ada 48,3% (5.229) yang dikenakan Lartas. Sejak pemberlakuan konsep Pos Border, dari 5.229 HS code tersebut, diharapkan turun menjadi 225 HS code yang diperiksa di border. Walau pun terjadi pergeseran ini, importir tetap harus memenuhi kewajibannya. Yang sebelumnya seluruh pengawasan dilakukan oleh Bea & Cukai, sejak 1 Februari dikembalikan ke Kementerian Lembaga sesuai dengan Tugas dan Fungsinya serta terkait dengan jenis barang yang diimpor.

Kedua, menerapkan pengecualian Lartas bagi 8 jenis barang yang diimpor, seperti; mesin bukan dalam keadaan baru, kaca, dan label. Pengecualian tersebut hanya diberikan bagi importir yang masuk dalam kategori IKM, yaitu perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian.

Ketiga, pemberian pengecualian dokumen SVLK bagi produk yang diekspor sebagai barang sample, barang pameran di Luar Negeri, serta bahan penelitian. Sepanjang ada surat izin dari Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan.

Keempat, untuk menghindari kekeliruan atau perbedaan dalam HS impor barang TPT, telah diberlakukan kemudahan untuk mengajukan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) atau Pre Entry Classification secara online lewat website Bea & Cukai, yang idealnya disertai dengan lampiran contoh barang yang akan diimpor.

Bila terjadi perbedaan HS, importir dapat menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan yang kemudian akan memberikan penjelasan kepada Bea & Cukai, importir tetap dapat menggunakan Persetujuan Impor yang lama. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan•Penetapan Klasifikasi Barang Impor.

Kelima, kemudahan dalam hal SNI, importir tidak perlu melampirkan SNI pada saat importasi, namun cukup dengan melampirkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), tidak perlu menunggu SNI selesai.

Keenam, LS untuk ekspor produk rotan sudah tidak diberlakukan.

Ketujuh, mengenai pernyaratan LS untuk impor dan ekspor marmer, dapat dicek ke Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan. Berdasarkan Permendag 01 Tahun 2017, diwajibkan menggunakan LS untuk ekspor marmer hanya untuk yang berasal dari Indonesia. Namun, hal ini berlaku juga untuk yang bahan baku marmernya berasal dari Luar Negeri namun Importasinya menggunakan PIB biasa, tanpa fasilitas yang mengakibatkan marmer impor tersebut dianggap marmer dalam negeri. maulana s jaelani