Dalam rangka untuk nenepis tuduhan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pelarangan ekspor kayu log berpotensi terkena tuduhan subsidi oleh negara mitra dagang, Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri - Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 21 Agustus 2018 di Kantor Kementerian Perdagangan.

Dasar pertimbangan dari keputusan bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/KPTS-II/2001 dan 292/MPP/Kep/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih adalah untuk meningkatkan daya saing produk nasional, pengendalian eksploitasi sumber daya alam, pelaksanaan konvensi internasional terkait kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan moral bangsa (K3LM), menjaga ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan pasar di dalam negeri.

Namun demikian, implikasi dari kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap produk hasil hutan Indonesia berakibat pada dua hal. Pertama, tuduhan subsidi untuk produk kertas Indonesia atas kebijakan pelarangan ekspor kayu log. Larangan ekspor kayu log menyebabkan turunnya harga pulp dari bahan baku kayu log untuk kertas. Hal ini diklaim sebagai countervailable subsidy.

Kedua, particular market situation. Hal ini menyebabkan otoritas di negara tertentu diperbolehkan menghitung constructed normal value. Kebijakan pelarangan ini juga dianggap mengintervensi A4 copy paper yang menyebabkan market distortion.

FGD dihadiri oleh HIMKI, ISWA, APKI, APHI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, Dewan Kehutanan Nasional, dll. FGD mengambil tema “Kajian Evaluasi Kebijakan Pelarangan Ekspor Kayu Log yang Berpotensi Terkena Tuduhan Subsidi oleh Negara Mitra Dagang”. Kementerian Perdagangan meminta masukan dari peserta rapat untuk bahan masukan kajian yang telah berjalan. Hasil dari kajian ini sangat penting untuk pegangan bagi Kementerian Perdagangan dan untuk mendukung industri kehutanan.

FGD ini menggunakan metode AHP. AHP umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif/pilihan yang ada dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks atau multi kriteria. Secara umum, dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif.

Fokus atau tujuan dari FGD ini adalah adanya kebijakan ekspor kayu log yang efektif dan meminimalkan potensi tuduhan subsidi, dengan enam kriteria. Pertama, mencegah deforestasi. Kedua, mencegah ekspor kayu log illegal. Ketiga, mendukung pembentukan harga yang wajar dan adil bagi sektor hulu dan hilir. Keempat, menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri hilir berbasis kayu. Kelima, mendorong peningkatan daya saing dan ekspor berbasis kayu. Keenam, mencegah potensi tuduhan subsidi.

Untuk mencapai tujuan atau fokus di atas, tim peneliti dari Universitas Prasetya Mulya yang dipimpin Wayan memberikan lima alternatif. Pertama, pelarangan ekspor kayu log. Kedua, relaksasi ekspor kayu selektif. Ketiga, pengenaan bea keluar atas ekspor kayu. Keempat, penerapan kuota ekspor kayu log. Kelima, penerapan kuota dan bea keluar atas ekspor kayu log.

Atas paparan tersebut di atas, tiga asosisasi (HIMKI, APKI, ISWA) dan Kementerian Perindustrian tetap pada pendirian semula, yaitu pelarangan ekspor kayu log dengan berpatokan pada UU Perindustrian. Kemen LHK, Perhutani, Dewan Kehutanan Nasional dan APHI minta adanya relaksasi ekspor kayu selektif. Sementara dari Direktorat Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan meminta adanya notifikasi dan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag meminta adanya win-win solution.

Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur dan Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi dan Advokasi Hukum Herlina Lee menegaskan perlunya pemerintah untuk tetap mempertahankan larangan ekspor kayu log mengingat kebutuhan yang terus meningkat untuk industri mebel dan kerajinan nasional. Saat ini industri ini kekurangan bahan baku. Untuk pelarangan ini Indonesia perlu menengok kebijakan pemerintah Laos yang telah melarang ekspor kayu gelondongan dan sound timber karena harus diolah terlebih dahulu sebelum diekspor.

Saat ini HIMKI diminta untuk membantu pengembangan industri pengolahan kayu di Laos dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk olahan kayu di negara tersebut. HIMKI diminta dapat membantu meningkatkan kinerja pengolahan kayu mereka dalam bentuk alih teknologi dan alih keahlian. Hal itu merupakan kesempatan dan tantangan yang bagus bagi HIMKI, antara lain karena Laos dinilai memiliki kayu yang berkualitas sangat bagus selain jati, yaitu rosewood atau kayu merah bermotif.maulana s jaelani