Blockchain pertama kali dikonseptualisasikan oleh seseorang (atau sekelompok orang) yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Kemudian diimplementasikan tahun berikutnya oleh Nakamoto sebagai komponen inti bitcoin (bitcoin core), di mana blockchain difungsikan sebagai buku besar publik untuk semua transaksi yang terjadi dalam jaringan.


Dengan memanfaatkan blockchain, bitcoin menjadi mata uang digital pertama yang mampu mengatasi double-spending tanpa memerlukan otoritas tepercaya dan telah menjadi inspirasi bagi banyak apiikasi lainnya. Walaupun pada awalnya teknologi blockchain diterapkan untuk mata uang digital atau cryptocurrency, seiring berjalannya waktu disadari bahwa blockchain memiliki potensi yang jauh lebih luas untuk diterapkan di sektor Iain.


Saat ini terdapat bermacam definisi tentang Blockchain. Tetapi secara umum, Blockchain adalah sistem pencatatan atau database untuk transaksi yang tersebar.luas atau ter-desentralisasi di jaringan, atau yang dikenal dengan distributed ledger. Kata kunci disini adalah database, transaksi dan desentralisasi. Alih-alih mencatat transaksi pada sebuah lokasi terpusat, blockchain menggunakan buku besar (ledger) yang tersebar, dimana semua komponen atau node mencatat transaksi yang sama, sehingga semua pihak yang terlibat langsung dapat mengetahui dan memvalidasi transaksi tersebut.


Dengan demikian, by design blockchain adalah suatu sistem yang aman, transparan dan efisien. Karena sifat-sifatnya tersebut, blockchain sangat cocok diterapkan untuk merekam peristiwa, catatan medis, dan aktivitas pengelolaan record lainnya seperti manajemen identitas, pemrosesan transaksi, dokumentasi barang bukti, ketelusuran makanan (food traceability) bahkan untuk tujuan pemungutan suara (voting).


Untuk melihat potensi aplikasi blockchain dalam konteks ekonomi, ada baiknya terlebih dahulu kita mencermati kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan proyeksi pertumbuhannya. Sesuai data World Bank, dengan PDB sebesar 1.015 miliar dollar AS di tahun 2017, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan ekonomi terbesar ke-10 di antara negara-negara G-20. Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus bertumbuh menjadi sebesar 1.150 miliar dollar AS pada tahun 2020.


Seiring pertumbuhan ekonomi tersebut, di tahun yang sama Pemerintah mentargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN dengan proyeksi nilai transaksi sebesar 130 miliar dollar AS.


Target menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN tersebut antara lain didukung dengan penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator: (1) Laju pertumbuhan penggunaan internet yang tertinggi di Asia, (2) Penggunaan kartu seluler yang melebihi jumlah penduduk, dan (3) Penggunaan jejaring sosial yang sangat dominan.


Berdasarkan data "We Are Social" pada Januari 2018, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna telepon aktif sebesar 177,9 Juta, pengguna media sosial aktif sebesar 130 Juta dan pengguna internet aktif sebesar 132,7 Juta. Dengan demikian Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di Asia yang penduduknya telah menggunakan koneksi Internet dan smartphone.


Tentu Sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, Indonesia sangat mungkin untuk mengimplementasikan teknologi blockchain sebagai salah satu main driver untuk percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi blockchain di Indonesia, marilah kita meninjau bagaimana kondisi penerapan blockchain di tingkat global saat ini. Dari segi akses terhadap informasi, terdapat tiga jenis jaringan blockchain yaitu public, private dan consortium atau hybrid. Pada blockchain yang bersifat public, tidak terdapat restriksi atas akses dan siapapun yang memiliki sambungan internet dapat berpartisipasi dalam jaringan block'chain dan melakukan transaksi dan validasi.


Disi sisi lain, blockchain yang bersifat private membatasi akses, dan suatu pihak hanya dapat bergabung atas dasar undangan dari administrator jaringan blockchain. Blockchain jenis inilah yang, banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Di tengah-tengah kedua jenis blockchain tersebut, terdapat juga blockchain yang bersifat consortium atau hybrid, dimana tidak terdapat pihak tunggal yang mengendalikan jaringan, melainkan beberapa pihak yang mempunyai akses penuh dan memutuskan untuk memberikan akses terbatas kepada partisipan lain.


Sebagaimana disampaikan di awal, walaupun pada awalnya teknologi blockchain diterapkan untuk ayptocurrency, saat ini penerapaannya sudah merambah ke sektor-sektor lain. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Credit Suisse pada tahun 2017, penerapan teknologi blockchain telah dilakukan di dalam sektor-sektor industri antara lain

  1. Manufacturing & consumer products mencapai sebesar 58%,
  2. Life sciences & health caremencapai sebesar 53%,
  3. Tech, media & telecommunication mencapai sebesar 48%, dan
  4. FMancia/ services menca pai sebesar 36%

Sementara itu, dari sisi aktivitas bisnis, berdasarkan hasil survey yang dilakukan CompTIA juga penerapan teknologi blockchain antara lain dilakukan pada aktivitas bisnis sebagai berikut:

  1. Digital identitysebesar 51%,
  2. Asset managemenVtrackingsebesar 49%
  3. Regulatory comp liancelauclit sebesar 49%
  4. Distributed storage sebesar 48%,
  5. Smart contractssebsar 45%, dan
  6. Cryptocurrencies/payment sebesar 44%

Di level perusahaan, beberapa perusahaan terkemuka dunia yang sudah melakukan ekspiorasi, pengembangan dan penerapam teknologi blockchain dalam membantu operasional bisnis mereka antara lain adalah: Maersk, Microsoft, Accenture, Oracle, IBM dan masih banyak lagi perusahaan kelas dunia lainnya yang telah bergabung dalam berbagai konsorsium Blockchain.


Di Bidang Logistik, aplikasi Blockchain berpotensi menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing. Sebagai contoh, Maersk telah bekerja sama dengan IBM untuk mendigitalisasi supply chain/rantai pasokan mereka dengan teknologi Blockchain sehingga akurasi, transparansi dan kecepatan pemrosesan dokumen membaik dan biaya dokumen secara signifikan turun. Contoh lainnya, Walmart menerapkan teknologi blockchain untuk menelusuri sumber dagingnya dari China dan me-record dari mana daging tersebut berasal, diproses, disimpan di storage dan kapan dijual berdasarkan tanggal. Hal yang serupa untuk produk lain juga diterapkan oleh Unilever dan Nestle.


Setelah kita meninjau kondisi penerapan teknologi blockchain di tingkat global, berikut informasi tentang kondisi penerapan teknologi blockchain di Indonesia. Saat ini, di Indonesia aplikasi teknologi blockchain bisa dikatakan masih dalam tahap yang awal (early stage). Meilhat potensi pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan ekonomi digital pada khususnya, beberapa pihak telah menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan atau mengadopsi teknologi blockchain di Indonesia untuk mendukung operasional bisnis mereka.


Namun demikian, minat yang tinggi tersebut saat ini belum diimbangi dengan regulasi, edukasi dan infrastruktur yang memadai. Menyadari kondisi tersebut, Kadin Indonesia bekerjasama dengan beberapa pihak, antara lain Asosiasi Blockchain Indonesia/ABI dan lembaga-lembaga Pemerintahan, untuk secara aktif mengadakan dialog dan forum diskusi maupun pelatihan untuk menyamakan pemahaman, dan mendiskusikan potensi manfaat, peluang, tantangan dan risiko untuk menjadi mitra Pemerintah untuk memberikan masukan di sisi penyusunan regulasi dalam rangka implementasi teknologi blockchain secara lebih luas di Indonesia.


Di sisi lain, mengingat disruptive power yang terkandung dalam teknologi blockchain, perlu diantisipasi kita semua akan adanya kemungkinan keengganan atau bahkan penolakan untuk dapat menerirna teknologi tersebut, terutama dari pihak-pihak yang peranannya dapat berkurang atau bahkan hilang dengan adanya blockchain.


Mengingat kondisi blockchain di Indonesia saat ini masih berada di tahap yang sangat awal, Kadin Indonesia melihat banyak potensi penerapan teknologi tersebut antara lain dalam sektor pelayanan publik, perbankan dan finansial, logistik dan rantai pasokan, manufacturing, kesehatan, pendidikan, petanian, energi, perdagangan, ekonomi kreatif, bahkan sektor UMKM.


Untuk setiap inovasi teknologi baru tentunya diperlukan investasi, baik di sisi hardware, software dan human resources. Melihat sifat desentralisasi dari teknologi blockchain, secara intuitif kita bisa mengira-ngira bahwa investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Namun demikian, mengingat sifatnya yang masih baru, saat ini Kadin Indonesia menyadari bahwa belum ada suatu standarisasi dalam hal besaran investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi blockchain. Untuk itu di forum ini, Kadin Indonesia mengundang beberapa nara sumber dengan keahlian dan pengalaman di bidang blockchain untuk berbagi informasi, salah satunya yang menyangkut besaran investasi blockchain.maulana s jaelani